PROKOPIM, TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat membahas program dan arah pembangunan di wilayah penghasil pala tersebut. Kegiatan yang menghadirkan Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma itu berlangsung di Warung Kopi (Warkop) Keubon Raja, Ulee Kareng, Senin (18/12/2023).

Diskusi terfokus itu diikuti masyarakat, politisi, cendekiawan, akademisi, birokrat, pengusaha dan mahasiswa Aceh Selatan yang menetap di Banda Aceh. Cut Syazalisma mengatakan diskusi ini dilakukan karena saat ini pemerintah sedang menyempurnakan dokumen perencanaan jangka panjang yang sedang disusun.

“Saat ini masih dalam tahapan rancangan awal dan baru dilaksanakan Forum Konsultasi Publik. Masih ada tahapan rancangan yang kemudian akan di bawa pada forum Musrenbang RPJP dan rancangan akhir sebelum ditetapkan dengan qanun,” katanya.

Dijelaskannya, arah kebijakan pembangunan jangan panjang yaitu tahap pertama (2025-2030) peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Kemudian tahap Il (2031-2035) yaitu peningkatan pemerataan pembangunan dan hilirisasi sektor unggulan berorientasi ekspor.

Tahap III (2036-2040), peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai daya saing daerah. Selanjutnya tahap IV (2041-2045) peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi alokasi anggaran daerah

“Beragam potensi dan langkah kongkrit yang berkembang di dalam forum, dapat menjadi landasan kerangka pikir bagi pemerintah daerah dalam memanfaatan berbagai potensi yang ada di Aceh Selatan,” ujarnya.

Khusus pada penguatan SDM, sebutnya, hal yang mesti didahulukan adalah pemanfaatan garis pantai yang mencapai 194 Km, dan potensi perkebunan/peternakan bagi desa berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

“Semoga semua ini bisa berjalan sesuai seperti yang kita harapkan,” imbuhnya dalam diskusi yang dimoderatori Mulizar, S.Pd., M.Pd.

Jalin kerja sama

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Peternakan Aceh juga melakukan penandatanganan MoU kerja sama dengan Pemerintah Aceh Selatan, terkait pedampingan program ketahanan pangan dan pengembangan agrowisata di subsektor bidang peternakan.

“Sesuai instruksi Pak Gubernur, kami Dinas Peternakan Aceh sangat siap melakukan kerja sama dan pendampingan pada pemkab dan masyarakat Aceh Selatan, dan optimis di dalam menyadarkan masyarakat akan besarnya potensi peternakan di Aceh Selatan,” kata Kadis Peternakan Aceh, Zalsufran.

Zalsufran mengatakan, kerja sama itu juga bertujuan untuk menunjang program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di bidang peternakan dalam bentuk pengembangbiakan sapi (pembibitan), serta percontohan pengembangan agrowisata di bidang peternakan.

“Hal ini lebih didasari dengan pengembangan pilot project untuk pembibitan bidang peternakan serta pembinaan atau pedampingan peternak bagi masyarakat yang beternak,” ujarnya.(*)