PROKOPIM, TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran didampingi Kepala Dinas Pertanian, H. Nyaklah, S.P, MM, mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia / Indonesian Palm Oil Producing District Association (MUNAS AKPSI) Ke I, yang berlangsung di ABC International Stadium Ancol dan Hotel Mercure Ancol Jakarta,Sabtu (16/7/2022) siang.

Menurut informasi dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab, Deka Harwinta, S.H., M.I.Kom., kehadiran Bupati Amran pada MUNAS AKPSI ini bersama 160 (seratus enam puluh) kepala daerah kabupaten penghasil sawit lainnya dari seluruh Indonesia, merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi bersama Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang berlangsung pada awal Juli lalu.

Pada pertemuan awal tersebut, para kepala daerah diwajibkan untuk mengumpulkan sembilan data yang nantinya akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo, antara lain, data luas perkebunan sawit di daerah, jumlah dan legalitas perusahaan sawit serta luas perkebunan yang dimiliki, luas plasma, data pemilik dan pengelola pabrik sawit, fasilitas yang digunakan, jumlah penduduk dan desa di area perkebunan, serta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait tata kelola sawit mulai dari hulu hingga hilir.

Pada pelaksanaan MUNAS AKPSI ini, Bupati Tgk. Amran mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Menko Maritim yang juga Ketua Dewan Pembina AKPSI, Luhut Binsar Panjaitan.

Dirinya menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Pusat untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional, hal ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk terlibat dan memberikan langsung terhadap langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Bupati Amran juga menyampaikan berbagai permasalahan terkait tata kelola sawit di Aceh Selatan, antara lain, anjloknya harga jual TBS beberapa waktu terakhir kiranya dapat distabilkan kembali, karena sangat merugikan para petani sawit, terlebih saat ini harga sarana produksi terus menanjak naik, hal ini sangat membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Pusat.

Bupati Tgk. Amran juga mengharapkan agar HGU PT. ASN di Trumon Timur yang selama ini ditelantarkan dan tidak digarap sama sekali agar dapat dievaluasi kembali oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, Bupati Tgk. Amran juga menegaskan kembali terkait realisasi 13 poin tuntutan yang disampaikan AKPSI pada pertemuan koordinasi awal Juli lalu, khususnya tentang pernyataan kesanggupan perusahaan pengelola perkebunan sawit terkait pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.

Berdasarkan jadwal dari Protokol AKPSI, kegiatan MUNAS akan ditutup pada Sabtu (16/7) malam, dengan agenda pelantikan pengurus AKPSI, dan rencananya akan dihadiri oleh Menko Maritim dan Inverstasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Kapolri.(*)