PROKOPIM, TAPAKTUAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai sorotan tajam di sejumlah sekolah.

Menurutnya, DPRK telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan memanggil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Aceh Selatan pada pekan lalu untuk meminta klarifikasi terkait menu yang dinilai tidak layak dan jauh dari standar gizi.

” Kami sudah memanggil pihak SPPI untuk mendengar langsung penjelasan mereka. Dari hasil pertemuan itu, DPRK sepakat bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada evaluasi serius, dan kami akan segera memanggil pihak yayasan yang menjadi pelaksana program di lapangan,”  tegas Rema Mishul Azwa, Sabtu (11/10/2025).

Rema menegaskan, pemanggilan terhadap yayasan pelaksana MBG di Aceh Selatan akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen DPRK dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak pada anak-anak Aceh Selatan.

” Program ini menggunakan uang rakyat dan ditujukan untuk masa depan anak-anak kita. Jadi tidak boleh main-main. Kami ingin tahu ke mana sebenarnya aliran anggaran Rp15.000 per porsi itu, dan apakah benar sudah sesuai juknis atau tidak,” ujarnya tegas.

Dalam rapat tersebut, DPRK juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya agar setiap dapur penyedia program MBG di Aceh Selatan wajib memiliki call center atau nomor pengaduan masyarakat, guna menampung keluhan orang tua dan memastikan pengawasan berjalan dua arah.

” Kita minta agar dapur MBG memiliki call center yang aktif. Jadi masyarakat bisa langsung melapor kalau ada menu yang tidak layak, porsi kurang, atau dugaan penyimpangan di lapangan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Politisi perempuan dari Partai PNA itu menegaskan bahwa DPRK Aceh Selatan berkomitmen mengawal setiap program prioritas daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

” Kalau ada pihak yang lalai, akan kami rekomendasikan untuk ditindak sesuai aturan. Kami tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat. DPRK berdiri bersama rakyat, bukan di balik meja birokrasi,” tegasnya lagi.

Rema juga mengingatkan seluruh penyedia program MBG agar tidak memandang remeh amanah pemerintah dan masyarakat.

” Jangan karena alasan teknis atau kelalaian, anak-anak kita yang jadi korban. Kami ingin program ini benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar formalitas kegiatan yang hanya bagus di laporan,”  katanya.

Di akhir keterangannya, Ketua DPRK Aceh Selatan menegaskan bahwa pihaknya akan memonitor pelaksanaan MBG di semua kecamatan, dan hasilnya akan dibawa ke dalam rapat kerja gabungan dengan eksekutif untuk memastikan tindak lanjut yang konkret.

” Kami akan awasi langsung ke lapangan. Ini bukan soal menu, tapi soal tanggung jawab moral dan keadilan bagi masyarakat. DPRK akan pastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar bergizi, bukan sekadar gratis,” tutup Hj. Rema Mishul Azwa dengan nada tegas.