PROKOPIM, TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kabupaten setempat. Hal itu diketahui berdasarkan surat dari Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI nomor B-464/11/D-I/KPS.01.00/02/2024, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Selaku Ketua Satgas Pengelola Data P3KE Kemenko PMK, Prof Dr Nunung Nuryartono.

Perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Dalam surat itu menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2023 sebesar 0,88 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.107 jiwa.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,88 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0.94 persen atau turun sebanyak 130 jiwa dari 2330 jiwa pada 2022.

“Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Aceh Selatan mengalami penurunan sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki persentase sebesar 0,94 persen,” kata Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma, Rabu (6/3/2024).

Cut Syazalisma atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, mengapresiasi semua usaha SKPK, khususnya yang berhubungan langsung dengan upaya penurunan kemiskinan ekstrem.

Cut Syazalisma juga mengapresiasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, serta semua stakeholder lainnya yang secara serius dan sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik.

“Khusus kepada Bappeda sebagai OPD perencanaan yang telah mampu mengawal perencanaan pembangunan daerah agar on the track dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, kami ucapkan terimakasih. Semoga Aceh Selatan menjadi lebih sejahtera pada masa akan datang,” ungkap Pj Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan, Masrizal mengatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Selatan, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui tiga strategi utama.

Masrizal mengatakan untuk melaksanakan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022, pemerintah kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai upaya melalui tiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yakni yang pertama dengan cara menurunkan beban pengeluaran masyarakat.

“Strategi ini dijabarkan melalui beberapa program yang tersebar pada beberapa OPD diantaranya melalui pemberian bansos, senif fakir dan miskin pada OPD Baitul Mal Kabupaten, bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang orang tuanya miskin hal itu kesemuanya bersumber dari APBK Aceh Selatan tahun 2023,” ujarnya.

Selanjutnya, Strategi kedua yang diterapkan di Aceh Selatan, jelas Masrizal, yakni upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Dikatakan Masrizal, cara itu ditempuh dengan cara pemberian modal usaha diutamakan kepada kepala keluarga perempuan miskin yang sudah punya cikal usaha seperti berjualan, menjahit, padagang pasar, usaha penggorengan dan UEP lainnya, ada juga pembangunan fasilitas jalan perkebunan untuk memudahkan petani memindahkan hasil perkebunannya ke pasar-pasar terdekat dan lain sebagainya.

“Kemudian strategi ketiga dengan mengurangi kantong – kantong kemiskinan, usaha yang dilakukan pemerintah daerah ini ditempuh dengan cara membangun dan atau merehabilitasi rumah – rumah masyarakat tidak layak huni, membangun fasilitas sanitasi pada daerah – daerah yang terdapat banyak warga miskin dan ini sekaligus menurunkan angka stunting di kabupaten Aceh Selatan,” pungkasnya.(*)