TAPAKTUAN, PROKOPIM – Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran, mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan niat tulus para pemuda dan mahasiswa yang telah menunjukkan perhatian terhadap jalannya roda pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, melalui masukan maupun kritikan yang tentunya bersifat membangun, karena dengan demikian, maka pemerintah daerah telah diingatkan dan ditunjukkan, apa saja program dan kegiatan yang saat ini mungkin belum dilaksanakan dengan maksimal. Penyampaian ini diutarakan Tgk. Amran saat menyambut perwakilan Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GERPAS), pada Rabu (26/05), bertempat di Hall Pendopo Bupati Aceh Selatan.

Pertemuan tatap muka dengan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam GERPAS ini dilaksanakan dalam rangka mengakomodir niat baik untuk menyampaikan langsung kepada Bupati Aceh Selatan beberapa tuntutan yang sebelumnya telah diartikulasikan kepada Plt. Sekretaris Daerah dan Asisten Setdakab, pada aksi yang dilakukan di halaman Kantor Bupati Aceh Selatan beberapa waktu lalu.

Tuntutan tersebut antara lain meminta agar Bupati Aceh Selatan merealisasikan janji-janji kampanye; transparansi dana refocusing COVID-19 menyelesaikan pembangunan gedung yang mangkrak; mendefenitifkan Plt. Kadis Kesehatan; keseriusan dalam penanganan banjir dan keseriusan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertemuan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab ini langsung ditanggapi oleh Tgk. Amran, yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Erwiandi, S.Sos, M.Si serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. T. Darisman.

Pada sesi dialog pertama, kesempatan bertanya digunakan oleh T. Warija Aris Munandar, yang mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan Bupati Aceh Selatan untuk bertemu langsung dengan GERPAS, seraya menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sebuah dialog untuk mewujudkan Aceh Selatan Hebat. Apa yang telah dilakukan oleh GERPAS merupakan bentuk konsistensi kepedulian, karena demi mewujudkan Aceh Selatan Hebat perlu adanya kritikan mengingat masih terdapat hal-hal berupa program kegiatan yang mungkin belum dilaksanakan secara optimal, tutur Warija.

Secara khusus, Warija mengapresiasi respon cepat Pemkab Aceh Selatan terhadap permasalahan pelanggaran syariat Islam di lokasi RTH yang langsung ditanggapi oleh SKPK terkait, juga terkait program listrik bersubsidi yang mulai berjalan, dua hal ini sebelumnya sempat disampaikan saat pelaksanaan aksi di depan Kantor Bupati beberapa waktu lalu.

Namun demikian, terdapat beberapa poin penting lain yang perlu mendapat tanggapan, yakni terkait transparansi dana refocusing COVID-19 dan keseriusan dalam penanganan banjir agar masalah ini tidak terus berulang, tambah Warija.

Selanjutnya, pada pertemuan ini perwakilan GERPAS bergantian memberi pertanyaan dan kritikan yang secara umum telah terangkum dalam tuntutan-tuntutan yang telah disuarakan pada aksi beberapa waktu lalu. Tak lupa, selain menyampaikan kritikan, GERPAS juga mengapresiasi pencapaian yang telah diraih, namun dengan tetap memberikan masukan-masukan agar pencapaian tersebut dapat lebih maksimal kedepannya.

Antara lain, terkait program santunan kematian, salah seorang perwakilan yang hadir menyampaikan bahwa prosedur pengajuan santunan kematian ini perlu mendapat perhatian dan perbaikan agar masyarakat yang berhak mendapatkan tidak direpotkan dengan prosedur pengurusannya, dan prosesnya bisa lebih cepat. Hal ini merupakan keluhan yang mereka dengarkan langsung dari masyarakat, ujar salah seorang perwakilan GERPAS.

Tgk. Amran menyambut baik berbagai aspirasi positif yang disampaikan, seraya memberikan apresiasi karena dihadapannya telah hadir pemuda Aceh Selatan yang mempunyai pemikiran yang visioner untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun daerah. Dalam pertemuan ini baik Bupati Aceh Selatan maupun pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam GERPAS telah saling menerima dan sinkron dengan penjelasan yang disampaikan masing-masing pihak.

Terkait perkembangan terkini tentang pembangunan Aceh Selatan, Tgk. Amran menjelaskan bahwa program-program daerah sesuai dengan visi dan misi telah diwujudkan secara bertahap, seperti santunan kematian yang hingga kini terus berjalan, juga listrik murah untuk masyarakat miskin, serta ambulance gratis yang telah direalisasikan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, juga berbagai program sosial lainnya yang menyentuh langsung masyarakat.

Mengenai penanganan banjir, Pemerintah kabupaten Aceh Selatan telah dan akan terus mengupayakan agar masalah tersebut dapat segera teratasi sesuai dengan kewenanganannya, baik kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi melalui SKPA terkait, serta pemerintah pusat melalui usulan pada Musrenbang Nasional.

Masalah banjir ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat Aceh Selatan namun juga kabupaten lain. Untuk itu, Tgk. Amran terus berkoordinasi dengan kepala daerah terkait agar bersama-sama mengupayakan penyelesaian banjir ini, yang tidak mungkin diatasi hanya dengan menggunakan APBK saja. Pada Rakor Pengendalian Bencana bersama Kepala BNPB, Doni Monardo, awal tahun 2020 lalu, Tgk. Amran bersama empat kepala daerah lain, yakni, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Subulussalam, telah mengajukan usulan agar penanganan bencana banjir ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang terus melanda tiap tahunnya.

Terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Amran menginstruksikan seluruh SKPK untuk terus menggali potensi pendapatan yang ada. Dalam rapat evaluasi PAD beberapa waktu lalu, antara lain, Tgk. Amran telah memerintahkan agar dinas terkait mengevaluasi kembali tarif NJOP dengan kondisi terkini, serta mengoptimalkan beberapa potensi lain. Pada kesempatan ini, Tgk. Amran juga meminta do’a dan dukungan, karena dalam waktu dekat akan beroperasi Pabrik Kelapa Sawit dalam kapasitas produksi yang cukup besar di Trumon Timur, yang nantinya juga akan menjadi salah satu potensi PAD.

Insya Allah, semua program yang telah direncanakan akan diwujudkan, ungkap beliau. Semua program pembangunan telah dituangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menegah) yang diimplementasikan dalam Renja (Rencana Kerja) setiap tahun berjalan. Dokumen tersebut telah dibahas bersama legislatif. Realisasi pembangunan telah disesuaikan dengan dokumen yang ada termasuk mengenai waktu pelaksanaannya, kesemuanya itu tetap melalui tahapan, tidak dengan serta merta atau instan. Semuanya akan dipertanggungjawakan melalui LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 5 tahunan dihadapan anggota dewan, tambah Tgk. Amran. Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala BKPD, Syamsul Bahri, SH, Kepala Bappeda, Masrizal, SE, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Zubir Efendi, S.Pt, Kalak BPBD Cut Syazalisma, S.STP, dan Sekretaris Perkim, Zulkarnaini, AP, M.Si. (*)