PROKOPIM, TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan capaian kinerja. Salah satunya dengan menjadikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) tiap tahunnya. Hal ini sebagai rujukan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan serta capaian kinerja yang telah dilakukan. Dengan demikian capaian SAKIP bisa ditingkatkan.

Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi antara Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran, dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Aparatur Pengawasan Kemenpan RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Senin (10/10/2022), di Gedung Kemenpan RB, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Selatan memaparkan kondisi terkini capaian SAKIP Kabupaten Aceh Selatan, yang kemudian mendapatkan berbagai masukan positif dari pihak Kemenpan RB.

Kedatangan Bupati Aceh Selatan bersama jajaran direspon baik oleh pihak Kemenpan RB melalui Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Dirinya menyatakan bahwa Kemenpan RB menyambut baik keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan capaian kinerja yang selama ini dirasakan belum optimal. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Aparatur Pengawasan Kemenpan RB, Prof Erwan yang juga Guru Besar Universitas Gajah Mada, menyampaikan dengan melakukan evaluasi, semua pihak terkait dapat melihat kemajuan pada penerapan SAKIP maupun percepatan Reformasi Birokrasi di daerahnya masing-masing.

“Evaluasi juga memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami berbagai kendala pelaksanaan reformasi birokrasi dan mencari solusinya.” Ujarnya

Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran, melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Deka Harwinta Zianur, SH, M.I.Kom, menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya ingin memastikan bahwa setiap anggaran negara yang digunakan berbasis kinerja sehingga dapat efektif dan terukur tidak hanya pada output tetapi hingga pada outcome (manfaat).

“Dengan demikian pelaksanaan kegiatan pembangunan berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, khususnya pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan urusan penunjang lainnya,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Disperindagkop UKM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian, dan Sekretaris Inspektorat, serta Staf Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. (*)