Bupati Aceh Selatan Berkunjung Ke BKSDA Aceh Bahas Penanganan Konflik Gajah

Bupati Aceh Selatan Berkunjung Ke BKSDA Aceh Bahas Penanganan Konflik Gajah
Dipublikasikan pada Senin, 30 Jan 2023

PROKOPIM, TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran berkunjung ke Kantor BKSDA Aceh di Banda Aceh Senin (30/1/2023) yang diterima Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto, S. Hut beserta staf. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Selatan menyampaikan tindaklanjut kesepakatan bersama Forkopimda Aceh Selatan dalam hal dukungan terhadap penyelesaian Konflik Ssatwa Liar yang terjadi di gampong Kapa Seusak, Kecamatan Trumon Timur sesuai surat Nomor 552. 51/25/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 lalu.

Dalam rapat yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu tersebut bersama para pihak dalam rangka penyelesaian konflik Manusia dengan Gajah di Kapa Seusak, kecamatan Trumon Timur yang berlangsung sejak 2019 diperlukan penanganan dengan segera.

Untuk itu Forkopimda Aceh Selatan telah membuat surat yang ditujukan kepada BKSDA Aceh agar segera melakukan pengusiran dan relokasi gajah dari wilayah masyarakat Kapa Seusak.

Kepala BKSDA Aceh menyambut baik respon positif yang diberikan Forkopimda Aceh Selatan, dan berjanji akan segera menindaklanjuti surat tersebut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Kita sudah melakukan upaya teknis, namun belum bisa menyelesikan persoalan tersebut secara tuntas,” ungkap Agus Arianto.

Agus menambahkan, akar persoalan konflik manusia dengan satwa yang terjadi selama ini dikarenakan banyak terjadinya alih fungsi lahan sehingga mengganggu perlintasan kawanan gajah yang berada di wilayah tersebut. Kepala BKSDA Aceh akan segera menindaklanjuti persoalan konflik satwa liar ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aceh Selatan juga menyampaikan ikut prihatin dan berduka atas musibah yang menimpa 4 orang ranger Forum Konservasi Leuser (FKL) yang terjadi di wilayah Kluet Tengah dan berharap semoga tidak terjadi korban jiwa manusia dan satwa selanjutnya.

“Semoga hal seperti itu tidak terjadi lagi di Kabupaten Aceh Selatan. Maka diperlukan Sinergisitas BKSDA dengan instansi terkait guna menghadapi fenomena konflik manusia dengan satwa yang dilindungi ini,” ujar Bupati.(*)